Connect with us
Adakah Indikasi Bahwa Sandiaga Uno Memberikan Mahar Politik?Pemerhati Pemilu Ray Rangkuti menilai pernyataan Politikus Partai Demokrat Andi Arief terkait pemberian 'mahar politik' oleh Sandiaga Uno patut ditelusuri...
mm

Published

on

Pemerhati Pemilu Ray Rangkuti menilai pernyataan Politikus Partai Demokrat Andi Arief terkait pemberian ‘mahar politik’ oleh Sandiaga Uno patut ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski akhirnya Sandiaga membantah telah memberikan uang demi memuluskan dirinya sebagai calon wakil presiden kubu penantang, Ray menyebut beberapa kalimat Sandiaga mengindikasikan adanya ‘komitmen’ tersebut.


“Kalau dananya untuk kampanye enggak masalah. Tapi dalam konteks ini ada kalimat lain bahwa ada dana untuk pemenangan dan dana bantuan untuk parpol, ini yang harus dilacak Bawaslu,” ujar Ray, dalam Metro Pagi Primetime, Senin, 13 Agustus 2018.

Ray mengatakan tidak masalah jika Sandi menyiapkan sendiri dana kampanyenya karena hal itu untuk kepentingan pribadi. Namun harus dipastikan dana tersebut masuk ke rekening khusus dana kampanye bukan rekening partai atau oknum politikus.

Dugaan-dugaan berdasarkan pernyataan Andi Arief atau sumber lain, kata Ray, layak ditindaklanjuti sebab jika tidak politik transaksional seperti mahar hanya dianggap dagelan.

Menurut Ray, kalau pun politik transaksional terungkap orang akan bereaksi biasa saja karena Bawaslu tidak melakukan pengusutan sebagaimana mestinya.

“Pengakuan Sandiaga memperjelas kemungkinan dugaan adanya mahar tadi. Harus ditelusuri apa maksud dari redaksi bantuan ke parpol dan tim pemenangan,” kata Ray.

Sementara itu Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar menilai pernyataan Andi Arief tentang dugaan adanya mahar baru sebatas informasi awal. Untuk memperkuat dugaan perlu barang bukti seperti harus ada kesaksian, dokumen, surat, atau uang uang diberikan.

“Informasi yang beredar itu baru informasi awal belum sampai temuan. Kalau memang terbukti melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bisa dipidana atau didiskualifikasi dan partai tidak dapat mencalonkan lagi untuk pemilu berikutnya baik pemilu presiden, pilkada, maupun pemilu legislatif,” jelas Fritz Edward Siregar.

Sumber: metrotvnews.com

Advertisement
Click to comment
KOMENTAR ANDA
Jejaring.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.