Connect with us

Peristiwa & Opini

Gugatan Ke PTUN Ditolak, HTI Akan Mengajukan Banding

mm

Published

on

Gugatan Ke PTUN Ditolak, HTI Akan Mengajukan BandingMantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan organisasinya bakal mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata...

Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan organisasinya bakal mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan mereka atas keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Putusan majelis hakim harus kita tolak karena mempermasalahkan dua hal, yaitu kegiatan dakwah dan ide khilafah,” kata Yusanto di depan ratusan massa HTI selepas persidangan di PTUN, Jakarta pada Senin, 7 Mei 2018.


Yusanto mengatakan apa yang dilakukan oleh HTI selama ini adalah dakwah ajaran Islam, yang salah satunya adalah khilafah. Ia mempertanyakan apa yang salah dengan dakwah dan khilafah yang merupakan ajaran islam. “Keputusan pemerintah itu ada sebuah kezaliman,” ujar Yusanto.

Yusanto pun menyebut pemerintah telah menempatkan HTI, yang merupakan kelompok dakwah ajaran islam, sebagai pihak pesakitan. “Lantas majelis hakim hari ini melegalkan kezaliman itu,” kata IsYusanto.

Atas dasar itu, kata Yusanto, kelompoknya tidak bakal menerima putusan itu dan akan melakukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding. “Karena ini tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan. Saudara-saudara mau dakwah disalahkan?” Yusanto berseru pada massa. Seruan itu dibalas dengan pekikan kata, “tidak… tidak… tidak!” dari massa yang hadir.

Pengacara HTI Gugum Ridho Putra mengatakan persidangan yang berlangsung di PTUN itu semestinya adalah sidang formil, yaitu persidangan hukum administrasi. Namun, pada akhirnya, persidangan itu malah bernuansa sidang materiil. “Sejak awal kami memosisikan persidangan formil, tapi tampaknya majelis hakim terbawa dengan itu,” ujar Gugum.

Gugum pun mengkritik majelis hakim yang berkali-kali mengatakan tidak mau menilai peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. “Namun, dengan membawa persidangan itu seperti persidangan materiil merupakan tindakan yang inkonsisten,” lanjutnya.

Majelis hakim menolak gugatan HTI yang meminta Kemenkumham mencabut surat keputusan membubarkan organisasi pro-khilafah itu. “Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana dalam persidangan.

Dalam pertimbangan, hakim Roni Erry Saputro menyebutkan HTI telah melakukan kegiatan yang mengembangkan dan menyebarkan paham sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah di dalam NKRI. Buktinya, kata dia, adalah video kegiatan muktamar khilafah di Gelora Bung Karno pada 2013 dan pembacaan ikrar mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk memperjuangkan khilafah di Indonesia yang diadakan Simposium Nasional Lembaga Dakwah Kampus pada 25-27 Maret 2016.

Sumber Berita: tempo.co

Sumber Video: liputan6.com

Click to comment
KOMENTAR ANDA
Advertisement