Connect with us

Analisis

Benarkah Hanya Qatar Yang Hobi Mendanai Teroris? Mari Kita Lihat Secara Jernih

Published

on

Benarkah Hanya Qatar Yang Hobi Mendanai Teroris? Mari Kita Lihat Secara JernihBenarkah Hanya Qatar Yang Hobi Mendanai Teroris Diawali setelah melihat video yang ada di laman Al-Arabiya.net, saya kemudian bertanya-tanya apakah...

Benarkah Hanya Qatar Yang Hobi Mendanai Teroris

Diawali setelah melihat video yang ada di laman Al-Arabiya.net, saya kemudian bertanya-tanya apakah benar hanya Qatar yang hobi mendanai kegiatan terorisme. Setelah mengorek-orek dan mencari-cari berbagai sumber, ternyata jauh panggang dari api. Mengapa?

Alasan utama yang disebutkan oleh Arab Saudi dan tujuh negara lainnya karena Qatar adalah negara yang merupakan pendonor paling aktif dari terjadinya terorisme di kawasan dan di dunia. Benarkah dalam kenyataannya sebagaimana tersebut? Mari kita lihat secara jernih.


Mereka memiliki satu poin kunci sebenarnya, yaitu Qatar telah menjadi tuan rumah bagi pemimpin Hamas, dan telah lama memberikan sebuah platform khusus kepada Yusuf al-Qaradawi, pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin yang telah menyetujui pemboman target sipil di manapun di dunia. Selain itu, Qatar juga sering menjadi arena yang baik bagi lembaga-lembaga  pengumpul uang bagi kelompok jihad di Suriah.

Masalah kunci utama lainnya adalah, kesediaan pemerintah Qatar untuk bekerja Dengan Iran, dan kebijakan luar negerinya yang relatif independen ketimbang negara-negara teluk lainnya.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, serta para pemimpin gerakan anti-Qatar, sebenarnya tidak memberi sanksi kepada Qatar karena telah mempromosikan jihad Islam politik secara terbuka dan gamblang.

Mari kita buka-bukaan

Jika benar-benar pihak anti Qatar ingin menghukum negara yang menjadi donor terorisme, mereka juga harus memberi sanksi kepada Kuwait, yang telah mengizinkan warganya untuk mendanai para jihadis di Suriah dan bahkan diduga keras ada anggota Ikhwanul Muslimin yang duduk sebagai anggota di parlemen. Kelompok anti-Qatar  ini sebenarnya sangat terpengaruh oleh gerakan anti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Al Jazeera yang berbasis di Qatar, sering mengudarakan nara-sumber yang mengkrtik pemerintahan anti Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Bagaimana Dengan Kelompok Anti Qatar Sendiri?

Untuk memahami kompleksitas hubungan ini, penting untuk diingat bahwa, sebelum 9/11, Selama bertahun-tahun, negara-negara teluk ini secara terbuka mendukung jihad di seluruh dunia. Pemerintah Saudi atau badan amal resmi NGO Saudi banyak menyalurkan uang dan senjata ke mujahidin di Afghanistan pada tahun 1980an dan kepada pemberontak Bosnia dan Chechnya pada 1990-an. Beberapa badan amal Kuwait juga terbukti banyak mengirim uang ke pejuang mujahidin di Balkan. Badan amal yang dikelola pemerintah di Qatar terkait dengan al-Qaradawi, ulama Ikhwanul Muslimin, juga terbukti banyak mengumpulkan uang untuk pemberontak Chechnya. Badan amal milik pemerintah UEA (HAIC) memiliki hubungan langsung dengan Hamas. UEA dan Arab Saudi termasuk di antara sedikit pemerintah yang mengakui rezim Taliban di era pra-9/11. Kerajaan Saudi juga mendorong atau setidaknya mengizinkan ribuan warga Saudi untuk berjihad dalam konflik ini.

Sementara dukungan langsung untuk jihad jarang terjadi akhir-akhir ini, bantuan tidak langsung tetap berlaku. Pada tahun 2014, David Cohen menyebut Kuwait, “pusat penggalangan dana untuk kelompok teroris di Suriah.” Pada tahun 2016, Departemen Luar Negeri mencatat bahwa “entitas dan individu di Qatar” mengalirkan dana yang sangat besar kepada afiliasi al-Qaeda Di Syria. AS juga mencatat bahwa Qatar dan Kuwait adalah “yurisdiksi permisif” bagi teroris, dan bahwa Qatar mengalirkan banyak dana kepada Hamas.

Departemen Luar Negeri AS juga mengkritik Saudi karena gagal menghentikan pendanaan teroris (walaupun sulit untuk memisahkan apakah dana tersebut berasal dari orang kaya atau pemerintah itu sendiri). “Individu dan entitas di Arab Saudi terus berperan sebagai sumber dukungan finansial bagi kelompok ekstremis berbasis Sunni, khususnya afiliasi al-Qaeda Suriah, seperti Jabhat al Nusra,” kantor tersebut melaporkan pada tahun 2016.

Negara-negara Teluk juga merupakan sumber utama pejuang asing, Khususnya Saudi, lebih dari 2.500 orang Saudi telah pergi ke Suriah untuk berperang melawan pemerintahan Assad. Sementara bukti menyebutkan bahwa negara-negara teluk juga merupakan kontributor asing terbesar kedua pada milisi ISIS (sementara justru Qatar dan UEA hanya segelintir warganya yang begabung ke ISIS di Suriah) – bahkan yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa Saudi dkk termasuk Qatar adalah rumah paling nyaman bagi ulama dan  organisasi keagamaan garis keras yang memicu sektarianisme di Timur Tengah.

Bagaimana dengan Arab Saudi sendiri, kerajaan ini adalah tuan rumah bagi sebagian besar ulama garis keras yang kurang lebih setali tiga uang kerasnya dengan al-Qaradawi di Qatar. Jadi, kedua belah pihak yang berseteru ini sebenarnya juga sama-sama pihak yang menjadi inang dari penyebar bibit-bibit terorisme dunia yang sama-sama sangat mengerikan dampaknya.

Menurut saya, sentimen dari keengganan Qatar untuk ikut-ikutan mengucilkan Iran mungkin yang sebenarnya menjadi penyebab utamanya. Iran adalah satu-satunya negara yang mampu menyaingi hegemoni Saudi di Timur Tengah. Inia dalah satu alasan yang paling mungkin yang mendasari boikot dan pengucilan Qatar.

Masalah alasannya bahwa Qatar adalah inang terbesar dari gerakan terorisme unternasional terkesan sangat di pas-paske untuk melegitimasi pengucilan Qatar di mata negara-negara Barat. Faktanya, keduanya sebenarnya adalah sama-sama menjadi inang teroris di dunia baik melalui kucuran dana maupun  penyebaran ideologi.

Sumber Video: Alarabiya.net

Continue Reading
Advertisement
Comments

Analisis

Kemungkinan Penyebab Utama Hubungan A.S. Turki Semakin Merenggang

Published

on

By

Kemungkinan Penyebab Utama Hubungan A.S. Turki Semakin Merenggang
Sumber Gambar: sputniknews.com

Terlepas dari semua upaya diplomatik terbaik, hubungan antara AS dan Turki tampak memburuk. Ini telah terjadi sebelumnya; Terakhir kali situasi serupa muncul pada akhir 1970-an, setelah perang Siprus, ketika AS menampar Turki dengan embargo senjata dan sanksi. Namun dalam beberapa dekade berikutnya dan terutama setelah serangan 9/11, Turki menjadi sekutu penting Amerika, diangkat oleh AS sebagai model kombinasi antara Islam dan demokrasi.

Tapi dalam beberapa tahun terakhir, semuanya telah berubah – dan hubungan itu tiba-tiba nyaris menguar begitu saja.


Suasana hati pemerintahan Turki mulai memburuk pada tahun 2013, ketika pemerintahan Obama mengambil pandangan yang negatif tentang tindakan keras Erdogan terhadap demonstrasi di Gezi Park. Hal ini sampai sekarang tidak pernah pulih sepenuhnya.

Di sisi lain, A.S. selama lebih dari dua tahun menolak untuk bekerja sama dengan tuntutan Turki untuk mengekstradisi pemimpin kelompok agama yang disegani di Turki dan  saat ini diasingkan ke Amerika, yaitu Fethullah Gulen. Ankara menengarai kudeta yang gagal terhadap Erdogan pada tahun 2015 diotaki oleh Fethullah Gulen.

Pada tahun 2017, Turki juga memanggil staf konsulat A.S. yang didakwa memiliki hubungan dengan organisasi pimpinan Gulen yang oleh pemerintahan Erdogan dicap sebagai kelompok teroris. Dampaknya, keduanya cukup lama menangguhkan semua layanan visa non-imigran untuk perjalanan antara kedua negara.

Akhir-akhir ini, diperparah oleh keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Hal ini juga menambah berang pemerintahan Erdogan.

Sebuah pengambilan suara PBB untuk mengutuk keputusan tersebut membuat pemerintahan A.S. dipermalukan oleh masyarakat internasional. Dalam hal ini, presiden Erdogan memainkan peran penting dalam memobilisasi  Organisasi Kerjasama Islam dan Majelis Umum PBB untuk memilih melawan keputusan Trump, meskipun dibawah ancaman pemerintahan Trump yang memotong semua bantuan ke negara-negara yang menentangnya.

Continue Reading

Analisis

Kegamangan A.S. Atas Invasi Turki Ke Afrin, Semakin Menunjukkan Pengkhianatan A.S. Kepada Milisi Kurdi

Published

on

By

Kegamangan A.S. Atas Invasi Turki Ke Afrin, Semakin Menunjukkan Pengkhianatan A.S. Kepada Milisi Kurdi
Sumber Gambar: civiroglu.net

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris telah melaporkan tewasnya warga sipil dalam invasi Turki ke wilayah yang dikuasai Kurdi Afrin, di Suriah utara. Turki telah menolak laporan tersebut sebagai “propaganda hitam,” dengan mengatakan bahwa hanya membunuh militan bersenjata dalam serangan udara. Pemerintah di Ankara menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan “teroris”.

Logikanya, tuduhan Turki bahwa YPG adalah teroris sangat tidak berdasar dan secara historis tidak dapat dibuktikan sama sekali. Tentu saja secara ras, YPG memang memiliki hubungan dekat dengan PKK Kurdi, yang oleh Turki dan UE digolongkan sebagai organisasi teroris. Tapi YPG dan PKK bukanlah organisasi yang otomatis identik. Yang jelas, YPG secara historis tidak pernah menyerang Turki. Roket yang ditembakkan ke Turki selatan kemarin, sebagai tindakan pembalasan atas serangan militer Turki ke wilayah Afrin, Suriah yang menjadi salah satu kantong kekuatan milisi YPG.


Milisi Kurdi Yang Selalu Hanya Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain

Selama 100 tahun terakhir, kaum Kurdi secara oportunis digunakan oleh orang lain dalam dunia politik. Bab terakhir dalam perlakuan konyol terakhir terhadap orang Kurdi ini adalah perang melawan ISIS dan ekstremis lainnya di Suriah. Suku Kurdi membuktikan diri mereka sebagai salah satu senjata paling efisien melawan milisi teroris.

Mereka mendapat dukungan dan senjata dari Amerika Serikat dan berperan penting dalam mencegah ISIS mendapatkan pijakan permanen di Suriah utara. Pertarungan 2014 atas Kobani dan melawan ISIS di Suriah utara tidak akan pernah bisa dimenangkan tanpa perjuangan mereka.

Di Irak juga, milisi Kurdi (Peshmerga) berhasil memberangus ISIS dan dengan demikian juga membantu menyelamatkan ribuan kaum Yazidi yang terpaksa harus melarikan diri dari kekejaman ISIS.

Memang, Kurdi yang menguasai Suriah utara bukanlah hal yang bagus dan dapat dibenarkan, karena secara tidak langsung mengggerus kedaulatan Suriah. Tapi faktanya, keberadaan mereka cukup efektif untuk membendung para pendukung ISIS untuk menemukan pijakannya kembali di Suriah Utara.

Continue Reading

Analisis

Berbagai Dampak Dari Penghentian Pemerintah Federal Amerika Serikat

Published

on

By

Berbagai Dampak Dari Penghentian Pemerintah Federal Amerika Serikat
Sumber Gambar: rcrwireless.com

Jika Partai Republik dan Demokrat tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka, badan federal dapat tetap sebagian ditutup saat minggu kerja dimulai pada hari Senin.

Selama penghentian, pegawai pemerintah yang tidak berkepentingan dirumahkan. Pekerja yang dianggap penting, termasuk yang menangani keamanan publik dan keamanan nasional, tetap bekerja.


Penghentian pemerintahan federal Amerika Serikat terakhir terjadi pada bulan Oktober 2013, berlangsung lebih dari dua minggu dan lebih dari 800.000 pegawai federal dirumahkan. Berikut adalah beberapa rincian tentang potensi dampak negatif dari penghentian lembaga pemerintah federal tersebut:

MILITER: Departemen Pertahanan mengatakan sebuah penghentian tidak akan mempengaruhi perang militer A.S. di Afghanistan atau operasinya terhadap militan Islam di Irak dan Suriah. Semua 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal. Personel sipil dalam operasi yang tidak penting akan sangat mungkin dirumahkan. Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan bahwa kebuntuan pendanaan yang berkelanjutan akan menyebabkan kapal-kapal tidak beroperasi tanpa perawatan dan pesawat terbang terpaksa di-grounded-kan.

PENGADILAN: Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontingensi penghentian, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 stafnya akan tetap terus bekerja.

LANTAI BURSA: Komisi Sekuritas dan Bursa Pemukim Efek mengatakan akan tetap terbuka dan memiliki staf penuh selama beberapa hari, menambahkan bahwa rencana penghentiannya difokuskan “pada integritas pasar dan komponen perlindungan investor dari misi kami.”

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, sementara itu, mengatakan bahwa pihaknya harus segera mencarter ulang 95 persen karyawannya.

GEDUNG PUTIH: Lebih dari 1.000 staf di Gedung Putih 1.715 orang akan sangat mungkin untuk dirumahkan, kata pemerintah Trump. Presiden akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, kata beberapa pejabat pemerintah. Namun, keputusan untuk pergi ke Davos sekarang sedang dinilai kembali dari “hari ke hari” oleh direktur anggaran Gedung Putih.

TAMAN NASIONAL: Taman nasional tetap dapat diakses saat masih mengikuti semua undang-undang dan prosedur yang berlaku, menurut juru bicara. Jalan terbuka akan tetap dapat diakses dan toilet belakang juga akan tetap terbuka. Namun, layanan yang membutuhkan kepegawaian, seperti informasi publik dan toilet layanan 24 jam, tidak akan beroperasi. Beberapa penginapan, restoran, dan layanan lainnya mungkin tersedia bila disediakan oleh konsesi atau entitas lainnya.

KAWASAN WISATA WASHINGTON: Administrasi Trump tidak berencana untuk menutup monumen udara terbuka kali ini, kata beberapa pejabat. Smithsonian mengatakan bahwa museumnya bisa tetap buka sampai hari Senin.

PAJAK: Dalam rencana kontinjensi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, IRS memprediksikan akan merumahkan lebih dari 35.000 karyawan atau sekitar 43,5 persen dari angkatan kerjanya, pada pekerjaan selama penghentian.

KANTOR POS: Pengiriman akan berlanjut seperti biasa.

MASKAPAI PERJALANAN: Penumpang maskapai tidak diharapkan merasakan dampak yang signifikan. Administrasi Keamanan Transportasi berencana untuk mempertahankan setidaknya 53.865 dari 58.295 karyawan yang siap bekerja selama penghentian, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kontrol lalu lintas udara tidak akan terpengaruh, menurut Federal Aviation Administration.

MAHKAMAH AGUNG: Kantor Administrasi Pengadilan A.S. mengatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga minggu tanpa dana tambahan.

PELAYANAN KESEHATAN: Pusat Pelayanan Medicare dan Medicaid akan terus memproses aplikasi untuk pendaftaran, dan program Medicare untuk orang tua dan orang cacat diharapkan dapat terus berfungsi sebagian besar tanpa gangguan, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

JAMINAN KEAMANAN SOSIAL: Pemeriksaan Jaminan Sosial dan Cacat diharapkan tetap berlangsung selama penghentian dan aplikasi untuk mendapatkan manfaat masih akan ditinjau. Namun, departemen tersebut akan menghentikan beberapa aktivitas, seperti mengeluarkan kartu Jaminan Sosial baru atau pengganti.

MASALAH KREDIT PERBANKAN: Proses pinjaman dalam beberapa kasus jelas akan terdampak. Small Business Administration telah memperingatkan bahwa situs webnya mungkin tidak akan lagi di update, transaksi sangat mungkin tidak akan diproses, dan bahwa stafnya tidak akan dapat menanggapi pertanyaan sampai pendanaannya dapat dipulihkan sepenuhnya.

LAYANAN VETERAN: Sebagian besar pegawai Departemen Urusan Veteran tidak akan mengalami cuti panjang. Rumah sakit layanan Veteran akan tetap terbuka dan bantuan terhadap veteran akan terus berlanjut, namun bantuan pendidikan dan banding kasus akan tertunda, kata departemen tersebut.

INSPEKTORAT PANGAN: Dinas Pertanian inspektur pangan akan terus bertahan dalam pekerjaan selama penghentian.

ENERGI: Departemen Energi mengatakan pada hari Jumat bahwa karena sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama penghentian sampai diberitahu sebaliknya. Jika ada selang waktu yang lama dalam penghentian pasti akan berdapak pada aspek pendanaan.  Terpaksa  “jumlah terbatas” pekerja akan sangat mungkin dirumahkan.

Sumber: Reuters

Continue Reading

Trending