Connect with us

Analisis

Mengapa Presiden jokowi Bersafari Akhir-Akhir Ini?

Published

on

Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi, jika dalam gelar perkara terbuka mengenai tuduhan penistaan agama oleh Ahok. Jik Ahok terbukti memiliki unsur pidana, sih gampang. Tinggal ditersangkakan, proses, dan bawa ke pengadilan.

Masalah besarnya adalah Jika nanti dalam gelar perkara terbuka, ternyata Ahok tidak memenuhi unsur pidana. Berarti, kasus akan ditutup. Apakah para pendemo 4 November kemarin akan mau legowo menerimanya?


Mereka memiliki kendaraan, yaitu adanya fatwa MUI yang sampai sekarang petingi-petingginya enggan mengkoreksi ataupun melunakkannya, apalagi mencabutnya. Sudah “dislondohi” sedemikian rupa sama Presiden Jokowi sebelum demo 4 November saja, tetap keukeuh dan tidak bergeming sama sekali.

Presiden Jokowi sebenarnya sudah bebarapa kali menyatakan tidak akan melindungi Ahok, dan menyerahkan kasusnya sepenuhnya pada penegak hukum. Bahkan, agar dapat mengurangi kecurigaan dan fitnah, Jokowi memerintahkan Kapolri untuk melakukan gelar perkara secara terbuka.

Ini seharusnya menjadi sinyal positif bagi semua pihak, untuk tidak menebar ancaman dan tekanan-tekanan yang tidak perlu. Biarkan hukum berjalan secara adil. Semua pihak seharusnya dapat bersabar dan menahan diri. Ikuti prosesnya dengan baik, kawal dan cermati. Toh Polri sudah bekerja keras untuk menuntaskan kasus Ahok dalam tenggat waktu yang relatif sangat pendek (2 minggu).

Namun, kenyataannya hinaan-hinaan, tuduhan-tuduhan, hasutan-hasutan dan ancaman-ancaman masih sangat masif di berbagai media. Ini jelas harus disikapi dengan tegas oleh Presiden Jokowi.

Nah, inilah sebenarnya alasan sesungguhnya dari Presiden Jokowi untuk bersafari mengunjungi TNI, ormas-ormas Islam terbesar, Polri dan lainnya. Presiden Jokowi untuk menjajagi sikap sebenarnya dari ormas-ormas Islam di negeri ini, untuk mengantisipasi segala kemungkinan pasca gelar perkara secara terbuka tersebut.

Nampaknya, Presiden Jokowi mempersiapkan langkah dengan baik, jika nanti ternyata menurut gelar perkara, Ahok tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidana. kemungkinan kerusuhan sebagaimana ancaman revolusi yang didengungkan oleh para petinggi pendemo 4 November kemarin, sangat mungkin akan terjadi. Apalagi sebagaimana pernyataan Presiden jokowi, mereka juga didukung oleh partai-partai tertentu.

Sangat wajar kiranya jika kemudian Presiden Jokowi melakukan konsolidasi untuk semakin memperkuat komitmen Polri dan TNI. Presiden dalam hal ini tidak sekedar akan memberikan ucapan berterima kasih. Secara implisit, Presiden Jokowi mengingatkan agar kedua intitusi ini bersiap jikalau revolusi yang mereka dengung-dengungkan benar-benar dilaksanakan. Apalagi, sangat mungkin gerakan berikutnya akan jauh lebih besar dan sangat mungkin akan jauh lebih sangar dan berbahaya.

Mereka jelas tidak hanya akan mempersiapkan diri dengan sekedar bendera bambu dan megaphone saja. Sebagaimana ancaman Habib Rizieq, minimal mereka akan dibekali bambu runcing. Keinginan mereka hanyalah satu yaitu Ahok harus dipenjara, tidak ada opsi untuk menerima kemungkinan bahwa Ahok tidak bersalah.

Bukti apapun yang akan diberikan, gelar perkara tertutup atau terbuka, selama hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka kerusuhan yang jauh lebih besar akan sangat mungkin terjadi. JIka hasilnya adalah Ahok dipenjara, maka gerakan mereka agak redam sementara waktu. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan meminta tuntutan yang lebih besar lagi kedepannya?

Continue Reading
Advertisement
Comments

Analisis

Kemungkinan Penyebab Utama Hubungan A.S. Turki Semakin Merenggang

Published

on

By

Kemungkinan Penyebab Utama Hubungan A.S. Turki Semakin Merenggang
Sumber Gambar: sputniknews.com

Terlepas dari semua upaya diplomatik terbaik, hubungan antara AS dan Turki tampak memburuk. Ini telah terjadi sebelumnya; Terakhir kali situasi serupa muncul pada akhir 1970-an, setelah perang Siprus, ketika AS menampar Turki dengan embargo senjata dan sanksi. Namun dalam beberapa dekade berikutnya dan terutama setelah serangan 9/11, Turki menjadi sekutu penting Amerika, diangkat oleh AS sebagai model kombinasi antara Islam dan demokrasi.

Tapi dalam beberapa tahun terakhir, semuanya telah berubah – dan hubungan itu tiba-tiba nyaris menguar begitu saja.


Suasana hati pemerintahan Turki mulai memburuk pada tahun 2013, ketika pemerintahan Obama mengambil pandangan yang negatif tentang tindakan keras Erdogan terhadap demonstrasi di Gezi Park. Hal ini sampai sekarang tidak pernah pulih sepenuhnya.

Di sisi lain, A.S. selama lebih dari dua tahun menolak untuk bekerja sama dengan tuntutan Turki untuk mengekstradisi pemimpin kelompok agama yang disegani di Turki dan  saat ini diasingkan ke Amerika, yaitu Fethullah Gulen. Ankara menengarai kudeta yang gagal terhadap Erdogan pada tahun 2015 diotaki oleh Fethullah Gulen.

Pada tahun 2017, Turki juga memanggil staf konsulat A.S. yang didakwa memiliki hubungan dengan organisasi pimpinan Gulen yang oleh pemerintahan Erdogan dicap sebagai kelompok teroris. Dampaknya, keduanya cukup lama menangguhkan semua layanan visa non-imigran untuk perjalanan antara kedua negara.

Akhir-akhir ini, diperparah oleh keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Hal ini juga menambah berang pemerintahan Erdogan.

Sebuah pengambilan suara PBB untuk mengutuk keputusan tersebut membuat pemerintahan A.S. dipermalukan oleh masyarakat internasional. Dalam hal ini, presiden Erdogan memainkan peran penting dalam memobilisasi  Organisasi Kerjasama Islam dan Majelis Umum PBB untuk memilih melawan keputusan Trump, meskipun dibawah ancaman pemerintahan Trump yang memotong semua bantuan ke negara-negara yang menentangnya.

Continue Reading

Analisis

Kegamangan A.S. Atas Invasi Turki Ke Afrin, Semakin Menunjukkan Pengkhianatan A.S. Kepada Milisi Kurdi

Published

on

By

Kegamangan A.S. Atas Invasi Turki Ke Afrin, Semakin Menunjukkan Pengkhianatan A.S. Kepada Milisi Kurdi
Sumber Gambar: civiroglu.net

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris telah melaporkan tewasnya warga sipil dalam invasi Turki ke wilayah yang dikuasai Kurdi Afrin, di Suriah utara. Turki telah menolak laporan tersebut sebagai “propaganda hitam,” dengan mengatakan bahwa hanya membunuh militan bersenjata dalam serangan udara. Pemerintah di Ankara menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan “teroris”.

Logikanya, tuduhan Turki bahwa YPG adalah teroris sangat tidak berdasar dan secara historis tidak dapat dibuktikan sama sekali. Tentu saja secara ras, YPG memang memiliki hubungan dekat dengan PKK Kurdi, yang oleh Turki dan UE digolongkan sebagai organisasi teroris. Tapi YPG dan PKK bukanlah organisasi yang otomatis identik. Yang jelas, YPG secara historis tidak pernah menyerang Turki. Roket yang ditembakkan ke Turki selatan kemarin, sebagai tindakan pembalasan atas serangan militer Turki ke wilayah Afrin, Suriah yang menjadi salah satu kantong kekuatan milisi YPG.


Milisi Kurdi Yang Selalu Hanya Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain

Selama 100 tahun terakhir, kaum Kurdi secara oportunis digunakan oleh orang lain dalam dunia politik. Bab terakhir dalam perlakuan konyol terakhir terhadap orang Kurdi ini adalah perang melawan ISIS dan ekstremis lainnya di Suriah. Suku Kurdi membuktikan diri mereka sebagai salah satu senjata paling efisien melawan milisi teroris.

Mereka mendapat dukungan dan senjata dari Amerika Serikat dan berperan penting dalam mencegah ISIS mendapatkan pijakan permanen di Suriah utara. Pertarungan 2014 atas Kobani dan melawan ISIS di Suriah utara tidak akan pernah bisa dimenangkan tanpa perjuangan mereka.

Di Irak juga, milisi Kurdi (Peshmerga) berhasil memberangus ISIS dan dengan demikian juga membantu menyelamatkan ribuan kaum Yazidi yang terpaksa harus melarikan diri dari kekejaman ISIS.

Memang, Kurdi yang menguasai Suriah utara bukanlah hal yang bagus dan dapat dibenarkan, karena secara tidak langsung mengggerus kedaulatan Suriah. Tapi faktanya, keberadaan mereka cukup efektif untuk membendung para pendukung ISIS untuk menemukan pijakannya kembali di Suriah Utara.

Continue Reading

Analisis

Berbagai Dampak Dari Penghentian Pemerintah Federal Amerika Serikat

Published

on

By

Berbagai Dampak Dari Penghentian Pemerintah Federal Amerika Serikat
Sumber Gambar: rcrwireless.com

Jika Partai Republik dan Demokrat tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka, badan federal dapat tetap sebagian ditutup saat minggu kerja dimulai pada hari Senin.

Selama penghentian, pegawai pemerintah yang tidak berkepentingan dirumahkan. Pekerja yang dianggap penting, termasuk yang menangani keamanan publik dan keamanan nasional, tetap bekerja.


Penghentian pemerintahan federal Amerika Serikat terakhir terjadi pada bulan Oktober 2013, berlangsung lebih dari dua minggu dan lebih dari 800.000 pegawai federal dirumahkan. Berikut adalah beberapa rincian tentang potensi dampak negatif dari penghentian lembaga pemerintah federal tersebut:

MILITER: Departemen Pertahanan mengatakan sebuah penghentian tidak akan mempengaruhi perang militer A.S. di Afghanistan atau operasinya terhadap militan Islam di Irak dan Suriah. Semua 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal. Personel sipil dalam operasi yang tidak penting akan sangat mungkin dirumahkan. Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan bahwa kebuntuan pendanaan yang berkelanjutan akan menyebabkan kapal-kapal tidak beroperasi tanpa perawatan dan pesawat terbang terpaksa di-grounded-kan.

PENGADILAN: Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontingensi penghentian, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 stafnya akan tetap terus bekerja.

LANTAI BURSA: Komisi Sekuritas dan Bursa Pemukim Efek mengatakan akan tetap terbuka dan memiliki staf penuh selama beberapa hari, menambahkan bahwa rencana penghentiannya difokuskan “pada integritas pasar dan komponen perlindungan investor dari misi kami.”

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, sementara itu, mengatakan bahwa pihaknya harus segera mencarter ulang 95 persen karyawannya.

GEDUNG PUTIH: Lebih dari 1.000 staf di Gedung Putih 1.715 orang akan sangat mungkin untuk dirumahkan, kata pemerintah Trump. Presiden akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, kata beberapa pejabat pemerintah. Namun, keputusan untuk pergi ke Davos sekarang sedang dinilai kembali dari “hari ke hari” oleh direktur anggaran Gedung Putih.

TAMAN NASIONAL: Taman nasional tetap dapat diakses saat masih mengikuti semua undang-undang dan prosedur yang berlaku, menurut juru bicara. Jalan terbuka akan tetap dapat diakses dan toilet belakang juga akan tetap terbuka. Namun, layanan yang membutuhkan kepegawaian, seperti informasi publik dan toilet layanan 24 jam, tidak akan beroperasi. Beberapa penginapan, restoran, dan layanan lainnya mungkin tersedia bila disediakan oleh konsesi atau entitas lainnya.

KAWASAN WISATA WASHINGTON: Administrasi Trump tidak berencana untuk menutup monumen udara terbuka kali ini, kata beberapa pejabat. Smithsonian mengatakan bahwa museumnya bisa tetap buka sampai hari Senin.

PAJAK: Dalam rencana kontinjensi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, IRS memprediksikan akan merumahkan lebih dari 35.000 karyawan atau sekitar 43,5 persen dari angkatan kerjanya, pada pekerjaan selama penghentian.

KANTOR POS: Pengiriman akan berlanjut seperti biasa.

MASKAPAI PERJALANAN: Penumpang maskapai tidak diharapkan merasakan dampak yang signifikan. Administrasi Keamanan Transportasi berencana untuk mempertahankan setidaknya 53.865 dari 58.295 karyawan yang siap bekerja selama penghentian, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kontrol lalu lintas udara tidak akan terpengaruh, menurut Federal Aviation Administration.

MAHKAMAH AGUNG: Kantor Administrasi Pengadilan A.S. mengatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga minggu tanpa dana tambahan.

PELAYANAN KESEHATAN: Pusat Pelayanan Medicare dan Medicaid akan terus memproses aplikasi untuk pendaftaran, dan program Medicare untuk orang tua dan orang cacat diharapkan dapat terus berfungsi sebagian besar tanpa gangguan, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

JAMINAN KEAMANAN SOSIAL: Pemeriksaan Jaminan Sosial dan Cacat diharapkan tetap berlangsung selama penghentian dan aplikasi untuk mendapatkan manfaat masih akan ditinjau. Namun, departemen tersebut akan menghentikan beberapa aktivitas, seperti mengeluarkan kartu Jaminan Sosial baru atau pengganti.

MASALAH KREDIT PERBANKAN: Proses pinjaman dalam beberapa kasus jelas akan terdampak. Small Business Administration telah memperingatkan bahwa situs webnya mungkin tidak akan lagi di update, transaksi sangat mungkin tidak akan diproses, dan bahwa stafnya tidak akan dapat menanggapi pertanyaan sampai pendanaannya dapat dipulihkan sepenuhnya.

LAYANAN VETERAN: Sebagian besar pegawai Departemen Urusan Veteran tidak akan mengalami cuti panjang. Rumah sakit layanan Veteran akan tetap terbuka dan bantuan terhadap veteran akan terus berlanjut, namun bantuan pendidikan dan banding kasus akan tertunda, kata departemen tersebut.

INSPEKTORAT PANGAN: Dinas Pertanian inspektur pangan akan terus bertahan dalam pekerjaan selama penghentian.

ENERGI: Departemen Energi mengatakan pada hari Jumat bahwa karena sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama penghentian sampai diberitahu sebaliknya. Jika ada selang waktu yang lama dalam penghentian pasti akan berdapak pada aspek pendanaan.  Terpaksa  “jumlah terbatas” pekerja akan sangat mungkin dirumahkan.

Sumber: Reuters

Continue Reading

Trending