Connect with us
mm

Published

on

Tiga partai di DPR menyatakan akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima perwakilan massa aksi 299 di gedung DPR.

Fadli Zon mengatakan bahwa secara pribadi sudah sejak lama dirinya tidak setuju terkait Perppu Ormas. Selain itu, partainya Gerindra, juga berkomitmen untuk menolak Perppu Ormas. Menurut Fadli, isi dari Perppu Ormas tersebut tidak sesuai dengan proses demokrasi di Indonesia.


“Ini juga tidak sesuai dengan semangat UUD 1945,” kata Fadli yang juga politikus Partai Gerindra di Gedung Nusantara III, pada Jumat, 29 September 2017.
Senada dengan Partai Gerindra, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya juga akan menolak Perppu Ormas. Menurut Jazuli, hal ini dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi di Indonesia.

“Kami menginstruksikan wakil kami di Komisi Pemerintahan untuk sebisa mungkin menolak perppu ini,” kata Jazuli di depan perwakilan massa aksi 299, Gedung Nusantara III pada Jumat, 29 September 2017.

Tak ketinggalan dengan dua partai tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN), juga akan menolak Perppu Ormas ini. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dari Komisi Hukum dari Fraksi PAN, Daeng Muhammad. Nantinya, hal ini akan disampaikan kepada Ketua Umum dan juga para petinggi Partai PAN.

“Saya haqul yakin kita akan beriringan dalam berjalan (dengan PKS dan Gerindra),” kata Daeng.

Aksi 299, merupakan aksi yang digagas oleh Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212. Aksi 299 sendiri merupakan aksi yang bertujuan untuk menolak Perppu Ormas dan juga menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang digelar pada Jumat, 29 September 2017. Aksi telah digelar di Kompleks Parlemen Senayan sejak siang tadi dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB.

Sumber: tempo.co

Advertisement
Click to comment
KOMENTAR ANDA
Jejaring.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.