Connect with us
mm

Published

on

Alih-alih meredakan suasana, Turki justru akan membuat ketegangan di teluk semakin meningkat. Parlemen Turki tampaknya mengatur undang-undang jalur cepat untuk mengizinkan pasukannya ditempatkan ke sebuah pangkalan militer di Qatar, dalam sebuah langkah yang kemungkinan justru akan meningkatkan ketegangan di Teluk.

Pejabat dari Partai yang berkuasa dan oposisi nasionalis mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan memungkinkan pasukan untuk dikirim ke pangkalan militer Turki di Qatar, di tengah laporan bahwa Turki juga akan menawarkan bantuan pangan dan darurat ke Qatar.


Langkah tersebut tampaknya mendukung negara Teluk Arab saat menghadapi isolasi diplomatik dan perdagangan dari beberapa kekuatan Timur Tengah terbesar. Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar dan menutup wilayah udara mereka ke penerbangan komersial pada hari Senin, dengan membiayai kelompok militan.

Langkah Turki tersebut dilakukan saat kelompok politik Islamis Ikhwanul Muslimin meminta Arab Saudi untuk tidak mendengarkan “pemimpin korup dan penindas” di Uni Emirat Arab.

Ikhwanul Muslimin menolak apa yang dikatakan sebagai tuduhan palsu terhadap terorisme oleh Arab Saudi, dan meminta kerajaan tersebut untuk menghentikan dukungannya terhadap Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan untuk tidak mendengarkan suara apapun dari penguasa Uni Emirat Arab.

Krisis Teluk yang berkembang juga telah menyeret Kremlin dan Gedung Putih ke orbitnya saat Gedung Putih menuduh bahwa situs kantor berita emerintah Qatar telah diretas oleh hacker Rusia dan kemudian ditanam berita yang menghasut, sementara Moskow serta merta menolak tuduhan bahwa peretas Rusia membantu memicu ketegangan antara Qatar dan sekutunya sebelumnya.

Pejabat AS percaya bahwa telah terjadi peretasan yang bertanggung jawab atas berita palsu tersebut di kantor berita Qatar News Agency pekan lalu yang memicu konflik tersebut, sebagaimana yang dilaporkan oleh CNN.

Andrei Krutskikh, penasihat Kremlin untuk keamanan maya, mengatakan kepada kantor berita Interfax: “Kami bosan bereaksi terhadap banalitas yang tidak berdasar.”

Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dalam sebuah langkah terkoordinasi pada hari Senin, dengan Yaman, pemerintah yang berbasis di Libya timur dan Maladewa menyusul kemudian. Penutupan tersebut dilakukan hanya dua minggu setelah permintaan Presiden AS Donald Trump pada negara-negara Arab untuk memerangi terorisme.

Sumber: middleeasteye.net

Advertisement
Click to comment
KOMENTAR ANDA
Jejaring.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.
Advertisement

Serial Drama Terbaru