Connect with us

Analisis & Opini

Turki Semakin Serba Salah di Afrin

Published

on

Turki Semakin Serba Salah di Afrin
Sumber Gambar: foreignpolicy.com

Operasi militer Turki di distrik Suriah Afrin telah menyelesaikan tahap pertama, yang merupakan perebutan kota Afrin dari tangan milisi Kurdi (YPG). Setelah episode yang sulit ini, Turki sekarang mengambil upaya ke arah arena politik. Diharapkan upaya ini dapat mengusir para pejuang dari Kurdish People’s Protection Units (YPG) dari distrik tersebut, tetapi militer Turki harus melakukannya tanpa melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, yang menyatakan bahwa “pemindahan paksa secara individu atau massal … dilarang, apapun motifnya. ”

Turki juga harus menahan diri dari melakukan perburuan terhadap terduga milisi Kurdi (YPG) ataupun anggota PYD. Ini akan memperumit prosesnya lebih jauh lagi, karena individu yang berniat jahat mungkin muncul dan menyesatkan pihak berwenang untuk menargetkan orang yang salah, karena alasan perselisihan pribadi, persaingan politik atau komersial, atau keserakahan.


Tujuan utama Turki adalah untuk membongkar struktur distrik yang didirikan oleh partai politik Kurdi terkuat di Suriah, the Democratic Union Party (PYD), dan mendirikan pemerintahan yang lebih representatif menurut versi Ankara pada distrik bersangkutan. Namun, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 menyatakan bahwa transisi politik di Suriah akan menjadi “Suriah dan tetap merupakan hak negara Suriah untuk menentukan nasibnya sendiri.” Sejalan dengan kerangka PBB ini, pemerintah Turki, pada 18 Maret, pada hari saat pusat kota Afrin direbut, mengadakan pertemuan di Gaziantep di bawah judul “Kongres Pembebasan Afrin” dan memilih 30 delegasi untuk mewakili penduduk Afrin dari suku Arab, Turkmens dan Kurdi yang tidak mendukung PYD. Ini bukan tugas yang mudah ditemukan di Afrin yang di dominasi oleh suku Kurdi yang tidak mendukung partai ini, karena distrik ini adalah wilayah mayoritas Kurdi terbesar di Suriah.

Terlepas dari masalah seberapa representatif tidaknya dari kongres tersebut, ada juga masalah kompetensinya. Proses “wilayah Suriah yang seharusnya dipimpin oleh pemerintahan Suriah sendiri” belum mengumumkan pilihannya mengenai jenis struktur negara yang akan diperkenalkan. Pada 1920-an, Suriah menolak prakarsa Prancis, dalam kapasitasnya sebagai salah satu kekuatan  dominan di bawah naungan PBB, untuk membagi Suriah menjadi enam republik otonom, bukannya memilih negara kesatuan sebagaimana yang berlaku saat ini di Suriah. Setelah krisis saat ini, keadaannya mungkin mencairkan sifat negara kesatuan yang terlalu terpusat dan ada kemungkinan untuk pemerintah pusat di Damaskus untuk menyerahkan kewenangan tertentu kepada penguasa lokal, dimana karakter kesatuan negara masih harus tetap dipertahankan.

Laman: 1 2 3

Click to comment
KOMENTAR ANDA
Advertisement