Connect with us

Berita

Setya Novanto Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi E-KTP Oleh KPK

Published

on

Setya Novanto Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi E-KTP Oleh KPKKPK kembali menetapkan ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi ktp-elektronik. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan upaya hukum yang akan...

KPK kembali menetapkan ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi ktp-elektronik. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan upaya hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Setya Novanto, KPK mengaku akan menghadapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di kantornya, Jumat. 10 November 2017.


Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia diduga melakukan korupsi bersama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu.

Pada awal pekan ini, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Novanto memang sudah beredar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Novanto telah menyandang status tersangka dugaan korupsi KTP-el menyusul keluarnya surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya bukti kuat menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Bahkan, semua bukti ditelaah untuk memperkuat kontruksi hukum kasus tersebut.

“Artinya sesuai dengan UU KPK kita sudah pencarian bukti. Bukti-bukti kita analisis dan sudah mencukupi untuk dijadikan bukti permulaan cukup,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat 10 November 2017.

Febri mengatakan, sebelum memulai penyelidikan baru, pihaknya sudah menelaah putusan praperadilan Novanto. Termasuk, mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang MD3.

Sumber: Metrotvnews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply