Connect with us

Analisis

Beranikah Pemerintah Menghadapi Ultimatum Rizieq Shihab?

Published

on

Beranikah Pemerintah Menghadapi Ultimatum Rizieq Shihab

Inilah ultimatum Rizieq Shihab kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah pemerintah berani menghadapinya, atau akan melempem, ampun-ampun, ketakutan dan atau langsung lempar handuk/mengibarkan bendera putih? Wallahu ‘a’lam. Dalam pandangan saya sebelumnya, pemerintah terlalu lama menggocek bola, sehingga bisa jadi gawangnya akan kebobolan karena terlalu banyak nggaya menggocek bola di area kotak penalti sendiri.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
الحمد لله الجبار القهار
الحمد لله الغفار الستار
والصلاة والسلام على النبي المختار
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار
ومن تبعهم إلى يوم القرار
Wa Ba’d


Kepada segenap umat Islam yang saya cintai dan seluruh bangsa Indonesia yang saya hormati.

Dengan ini saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam dan sekaligus sebagai Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menyampaikan secara ikhlas dan tulus apresiasi yang tinggi dan jutaan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang selama ini selalu bersama para Habaib dan Ulama mengawal Aksi Bela Islam untuk perjuangan melawan Kezaliman dan Kemunkaran.

Dan saya dari kejauhan selalu memonitor dan mencermati serta mengevaluasi semua pergerakan para sahabat baik dari kalangan Islam mau pun Nasionalis di negeri tercinta Indonesia.

Mulai dari gerakan GNPF MUI yang terus membangun Dialog dengan semua pihak termasuk dengan Pemerintah Republik Indonesia, lalu gerakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis yaitu TPUA yang terus membangun komunikasi hukum, kemudian gerakan Presidium Alumni 212 yang terus membangun perlawanan secara konstitusiional, juga gerakan Gentari dan Gerakan Bela Negara (GBN) serta lainnya dari elemen kebangsaan yang terus membangun kesadaran tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 yang Asli, hingga gerakan Muslim Cyber Army yang terus membangun opini perlawanan di Dunia Cyber.

Dan lain sebagainya dari aneka elemen gerakan pro Aksi Bela Islam. Termasuk gerakan Pondok Pondok Pesantren dan Majelis-Majelis Ta’lim serta Majelis-Majelis Dzikir dalam memberi semangat juang kepada umat Islam di berbagai Daerah.

Termasuk juga gerakan Ormas-Ormas Islam dan Ormas-Ormas Kebangsaan yang terus merajut persatuan bangsa dalam penegakan keadilan. Tidak terkecuali gerakan partai politik yang pro keadilan dan pro rakyat.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dengan izin Allah SWT dan karunia-Nya bahwa selama ini semua gerakan tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta saling menguatkan satu sama lainnya, karena dibangun atas dasar saling pengertian, sehingga menjadi kekuatan yang sangat dahsyat.
Allah SWT telah memberkahi kebersamaan semua elemen dalam perjuangan, sehingga kemenangan demi kemenangan berhasil dipetik oleh umat Islam atas pertolongan Allah SWT.

االحمد لله الحمد لله الحمد لله

Nah, saling pengertian di antara semua elemen gerakan harus tetap dijaga. Tidak boleh dipecah belah dengan issue atau pra sangka , sehingga saling curiga, yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dan kehancuran perjuangan.

Jika terhadap “Lawan” kita harus bersikap “Negatif Thinking” yaitu berfikir negatif untuk tetap membangun kewaspadaan, maka terhadap “Kawan” kita wajib bersikap “Positif Thinking” yaitu berfikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.

Karenanya, pertemuan Pimpinan GNPF MUI dengan Presiden Republik Indonesia dan para menterinya di Istana Negara, harus dimaknai sebagai bagian peran GNPF MUI yang sejak awal berdiri selalu pro aktif membangun komunikasi dan dialog dengan semua pihak. Jangan serta merta diartikan sebagai bentuk pelemahan perjuangan, apalagi pengkhianatan.

GNPF MUI akan menggelar Rapat Akbar dengan Pimpinan semua elemen juang untuk melaporkan tentang apa yang sudah dan sedang serta akan dilakukan GNPF MUI dalam perjuangan Aksi Bela Islam selanjutnya.

Insya Allah, Rapat Akbar yang akan digelar GNPF MUI yang akan datang ini akan menjadi satu forum silaturrahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan semua Elemen Juang yang pro Aksi Bela Islam selama ini.

Silakan semua Pimpinan Elemen Juang menuangkan pikiran dan saran serta kritik membangunnya dalam Rapat Akbar tersebut untuk kemaslahatan perjuangan membela Agama dan Bangsa serta Negara.

Stop perdebatan via Medsos karena hanya akan jadi FITNAH yang memecah belah umat.
Stop perdebatan via Medsos karena hanya akan jadi FITNAH yang memecah belah umat.

Sekali lagi saya nyatakan :
Stop perdebatan via Medsos karena hanya akan jadi FITNAH yang memecah belah umat.
Akhirnya, saya selaku Imam Besar FPI dan Ketua Pembina GNPF MUI ingin mengulangi untuk kesekian kalinya bahwa saya telah melemparkan ultimatum perjuangan : REKONSILIASI atau REVOLUSI.

Ultimatum ini bukan menyerah …
Sekali lagi saya katakan : Ultimatum ini bukan sikap menyerah …
Sekali lagi : Ultimatum ini bukan sikap menyerah …

Akan tetapi justru Sikap Ksatria Habaib & Ulama dalam mengimplementasikan RUH Aksi Bela Islam 411 & 212 yang selalu mengedepankan Dialog dan Perdamaian dengan semua pihak.

Tapi ingat :

  1. Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Kriminalisasi Ulama & Aktivis.
  2. Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Penistaan terhadap agama apa pun.
  3. Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Penyebaran paham Komunisme, Marxisme, Leninisme dan Liberalisme serta Paham Sesat lainnya.
  4. Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Kezaliman terhadap rakyat kecil yang lemah dan tak berdaya.
  5. Tidak ada Rekonsiliasi tanpa menjunjung tinggi Asas Musyawarah dan Asas Proporsionalitas di seluruh Aspek dan Sektor serta Bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Jika semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan Rekonsiliasi Nasional bagi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tidak ada pilihan lain bagi rakyat dan bangsa Indonesia kecuali : REVOLUSI.

Ayo … jaga persaudaraan dan persatuan … !!!
Ayo … bela Agama dan Bangsa serta Negara … !!!
Ayo … lawan segala Kezaliman dan Kemunkaran … !!!
Ayo … Tegakkan Keadilan … !!!
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua untuk tetap bersatu dan tidak berpecah belah.

Selamat Berjuang.
Semiga Allah memberikan kemenangan.
هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم …
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
REKONSILIASI ATAU REVOLUSI
AKHLAQ ULAMA terhadap
siapa pun yang memusuhinya
tetap kedepankan PERDAMAIAN …
Jika mereka yang memusuhi
Ulama tetap tidak mau berdamai,
bahkan terus menerus menghina
dan melecehkan serta mengkriminalisasi Ulama,
maka kobarkanlah REVOLUSI …
Bagi Ulama :
Rekonsiliasi atau pun Revolusi
tetap tidak boleh langgar Syariat …
Rekonsiliasi atau pun Revolusi
tetap saja Islam harus tegak …
Rekonsiliasi atau pun Revolusi tetap
umat Islam tidak boleh dizalimi lagi …

SYARAT REKONSILIASI
1. STOP KRIMINALISASI ULAMA & AKTIVIS.
termasuk bebaskan KH Muhammad Al-Khattat dan Ust Alfian Tanjung serta semua Aktivis 411 & 212 yang ditahan, juga pengembalian Buku Rekening GNPF MUI yang disita & diblokir Mabes Polri.
2. STOP SEGALA JENIS PENISTAAN TERHADAP AGAMA APA PUN.
3. STOP SEGALA BENTUK GERAKAN KEBANGKITAN NEOLIB & NEO PKI.
4. STOP PENJAJAHAN ASING & ASENG TERHADAP INDONESIA.
sehingga PRIBUMI bisa jadi Tuan di Negeri sendiri.
5. TEGAKKAN ASAS PROPORSIONALITAS DI SEMUA ASPEK DAN SEKTOR DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
JIKA REKONSILIASI GAGAL
JIHAD KONSTITUSIONAL UNTUK REVOLUSI DAMAI
1. Ganti REZIM Pelindung Penista Agama dan Pelanggar Konstitusi Negara.
2. Bersihkan Negara dari NEOLIB & NEO PKI untuk menyelamatkan AGAMA & NEGARA.
3. Jaga Keutuhan NKRI yang berdasarkan PANCASILA & Tegakkan SUPREMASI HUKUM di semua bidang.
4. Kembali ke UUD 18 AGUSTUS 1945 ASLI yang dijiwai oleh PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945 sesuai DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959.
5. Kuatkan TNI untuk pertahanan Negara dari serangan Asing dan Bersihkan Polri dari petualang jahat yang mempermainkan HUKUM.
Ingat … !!!
AKSI BELA ISLAM adalah milik UMAT ISLAM bukan milik seseorang atau kelompok mau pun golongan tertentu.

Sumber: https://www.facebook.com/markazsyariahmegamendung

Continue Reading
Advertisement
Comments

Analisis

Kemungkinan Penyebab Utama Hubungan A.S. Turki Semakin Merenggang

Published

on

By

Kemungkinan Penyebab Utama Hubungan A.S. Turki Semakin Merenggang
Sumber Gambar: sputniknews.com

Terlepas dari semua upaya diplomatik terbaik, hubungan antara AS dan Turki tampak memburuk. Ini telah terjadi sebelumnya; Terakhir kali situasi serupa muncul pada akhir 1970-an, setelah perang Siprus, ketika AS menampar Turki dengan embargo senjata dan sanksi. Namun dalam beberapa dekade berikutnya dan terutama setelah serangan 9/11, Turki menjadi sekutu penting Amerika, diangkat oleh AS sebagai model kombinasi antara Islam dan demokrasi.

Tapi dalam beberapa tahun terakhir, semuanya telah berubah – dan hubungan itu tiba-tiba nyaris menguar begitu saja.


Suasana hati pemerintahan Turki mulai memburuk pada tahun 2013, ketika pemerintahan Obama mengambil pandangan yang negatif tentang tindakan keras Erdogan terhadap demonstrasi di Gezi Park. Hal ini sampai sekarang tidak pernah pulih sepenuhnya.

Di sisi lain, A.S. selama lebih dari dua tahun menolak untuk bekerja sama dengan tuntutan Turki untuk mengekstradisi pemimpin kelompok agama yang disegani di Turki dan  saat ini diasingkan ke Amerika, yaitu Fethullah Gulen. Ankara menengarai kudeta yang gagal terhadap Erdogan pada tahun 2015 diotaki oleh Fethullah Gulen.

Pada tahun 2017, Turki juga memanggil staf konsulat A.S. yang didakwa memiliki hubungan dengan organisasi pimpinan Gulen yang oleh pemerintahan Erdogan dicap sebagai kelompok teroris. Dampaknya, keduanya cukup lama menangguhkan semua layanan visa non-imigran untuk perjalanan antara kedua negara.

Akhir-akhir ini, diperparah oleh keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Hal ini juga menambah berang pemerintahan Erdogan.

Sebuah pengambilan suara PBB untuk mengutuk keputusan tersebut membuat pemerintahan A.S. dipermalukan oleh masyarakat internasional. Dalam hal ini, presiden Erdogan memainkan peran penting dalam memobilisasi  Organisasi Kerjasama Islam dan Majelis Umum PBB untuk memilih melawan keputusan Trump, meskipun dibawah ancaman pemerintahan Trump yang memotong semua bantuan ke negara-negara yang menentangnya.

Continue Reading

Analisis

Kegamangan A.S. Atas Invasi Turki Ke Afrin, Semakin Menunjukkan Pengkhianatan A.S. Kepada Milisi Kurdi

Published

on

By

Kegamangan A.S. Atas Invasi Turki Ke Afrin, Semakin Menunjukkan Pengkhianatan A.S. Kepada Milisi Kurdi
Sumber Gambar: civiroglu.net

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris telah melaporkan tewasnya warga sipil dalam invasi Turki ke wilayah yang dikuasai Kurdi Afrin, di Suriah utara. Turki telah menolak laporan tersebut sebagai “propaganda hitam,” dengan mengatakan bahwa hanya membunuh militan bersenjata dalam serangan udara. Pemerintah di Ankara menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan “teroris”.

Logikanya, tuduhan Turki bahwa YPG adalah teroris sangat tidak berdasar dan secara historis tidak dapat dibuktikan sama sekali. Tentu saja secara ras, YPG memang memiliki hubungan dekat dengan PKK Kurdi, yang oleh Turki dan UE digolongkan sebagai organisasi teroris. Tapi YPG dan PKK bukanlah organisasi yang otomatis identik. Yang jelas, YPG secara historis tidak pernah menyerang Turki. Roket yang ditembakkan ke Turki selatan kemarin, sebagai tindakan pembalasan atas serangan militer Turki ke wilayah Afrin, Suriah yang menjadi salah satu kantong kekuatan milisi YPG.


Milisi Kurdi Yang Selalu Hanya Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain

Selama 100 tahun terakhir, kaum Kurdi secara oportunis digunakan oleh orang lain dalam dunia politik. Bab terakhir dalam perlakuan konyol terakhir terhadap orang Kurdi ini adalah perang melawan ISIS dan ekstremis lainnya di Suriah. Suku Kurdi membuktikan diri mereka sebagai salah satu senjata paling efisien melawan milisi teroris.

Mereka mendapat dukungan dan senjata dari Amerika Serikat dan berperan penting dalam mencegah ISIS mendapatkan pijakan permanen di Suriah utara. Pertarungan 2014 atas Kobani dan melawan ISIS di Suriah utara tidak akan pernah bisa dimenangkan tanpa perjuangan mereka.

Di Irak juga, milisi Kurdi (Peshmerga) berhasil memberangus ISIS dan dengan demikian juga membantu menyelamatkan ribuan kaum Yazidi yang terpaksa harus melarikan diri dari kekejaman ISIS.

Memang, Kurdi yang menguasai Suriah utara bukanlah hal yang bagus dan dapat dibenarkan, karena secara tidak langsung mengggerus kedaulatan Suriah. Tapi faktanya, keberadaan mereka cukup efektif untuk membendung para pendukung ISIS untuk menemukan pijakannya kembali di Suriah Utara.

Continue Reading

Analisis

Berbagai Dampak Dari Penghentian Pemerintah Federal Amerika Serikat

Published

on

By

Berbagai Dampak Dari Penghentian Pemerintah Federal Amerika Serikat
Sumber Gambar: rcrwireless.com

Jika Partai Republik dan Demokrat tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka, badan federal dapat tetap sebagian ditutup saat minggu kerja dimulai pada hari Senin.

Selama penghentian, pegawai pemerintah yang tidak berkepentingan dirumahkan. Pekerja yang dianggap penting, termasuk yang menangani keamanan publik dan keamanan nasional, tetap bekerja.


Penghentian pemerintahan federal Amerika Serikat terakhir terjadi pada bulan Oktober 2013, berlangsung lebih dari dua minggu dan lebih dari 800.000 pegawai federal dirumahkan. Berikut adalah beberapa rincian tentang potensi dampak negatif dari penghentian lembaga pemerintah federal tersebut:

MILITER: Departemen Pertahanan mengatakan sebuah penghentian tidak akan mempengaruhi perang militer A.S. di Afghanistan atau operasinya terhadap militan Islam di Irak dan Suriah. Semua 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal. Personel sipil dalam operasi yang tidak penting akan sangat mungkin dirumahkan. Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan bahwa kebuntuan pendanaan yang berkelanjutan akan menyebabkan kapal-kapal tidak beroperasi tanpa perawatan dan pesawat terbang terpaksa di-grounded-kan.

PENGADILAN: Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontingensi penghentian, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 stafnya akan tetap terus bekerja.

LANTAI BURSA: Komisi Sekuritas dan Bursa Pemukim Efek mengatakan akan tetap terbuka dan memiliki staf penuh selama beberapa hari, menambahkan bahwa rencana penghentiannya difokuskan “pada integritas pasar dan komponen perlindungan investor dari misi kami.”

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, sementara itu, mengatakan bahwa pihaknya harus segera mencarter ulang 95 persen karyawannya.

GEDUNG PUTIH: Lebih dari 1.000 staf di Gedung Putih 1.715 orang akan sangat mungkin untuk dirumahkan, kata pemerintah Trump. Presiden akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, kata beberapa pejabat pemerintah. Namun, keputusan untuk pergi ke Davos sekarang sedang dinilai kembali dari “hari ke hari” oleh direktur anggaran Gedung Putih.

TAMAN NASIONAL: Taman nasional tetap dapat diakses saat masih mengikuti semua undang-undang dan prosedur yang berlaku, menurut juru bicara. Jalan terbuka akan tetap dapat diakses dan toilet belakang juga akan tetap terbuka. Namun, layanan yang membutuhkan kepegawaian, seperti informasi publik dan toilet layanan 24 jam, tidak akan beroperasi. Beberapa penginapan, restoran, dan layanan lainnya mungkin tersedia bila disediakan oleh konsesi atau entitas lainnya.

KAWASAN WISATA WASHINGTON: Administrasi Trump tidak berencana untuk menutup monumen udara terbuka kali ini, kata beberapa pejabat. Smithsonian mengatakan bahwa museumnya bisa tetap buka sampai hari Senin.

PAJAK: Dalam rencana kontinjensi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, IRS memprediksikan akan merumahkan lebih dari 35.000 karyawan atau sekitar 43,5 persen dari angkatan kerjanya, pada pekerjaan selama penghentian.

KANTOR POS: Pengiriman akan berlanjut seperti biasa.

MASKAPAI PERJALANAN: Penumpang maskapai tidak diharapkan merasakan dampak yang signifikan. Administrasi Keamanan Transportasi berencana untuk mempertahankan setidaknya 53.865 dari 58.295 karyawan yang siap bekerja selama penghentian, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kontrol lalu lintas udara tidak akan terpengaruh, menurut Federal Aviation Administration.

MAHKAMAH AGUNG: Kantor Administrasi Pengadilan A.S. mengatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga minggu tanpa dana tambahan.

PELAYANAN KESEHATAN: Pusat Pelayanan Medicare dan Medicaid akan terus memproses aplikasi untuk pendaftaran, dan program Medicare untuk orang tua dan orang cacat diharapkan dapat terus berfungsi sebagian besar tanpa gangguan, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

JAMINAN KEAMANAN SOSIAL: Pemeriksaan Jaminan Sosial dan Cacat diharapkan tetap berlangsung selama penghentian dan aplikasi untuk mendapatkan manfaat masih akan ditinjau. Namun, departemen tersebut akan menghentikan beberapa aktivitas, seperti mengeluarkan kartu Jaminan Sosial baru atau pengganti.

MASALAH KREDIT PERBANKAN: Proses pinjaman dalam beberapa kasus jelas akan terdampak. Small Business Administration telah memperingatkan bahwa situs webnya mungkin tidak akan lagi di update, transaksi sangat mungkin tidak akan diproses, dan bahwa stafnya tidak akan dapat menanggapi pertanyaan sampai pendanaannya dapat dipulihkan sepenuhnya.

LAYANAN VETERAN: Sebagian besar pegawai Departemen Urusan Veteran tidak akan mengalami cuti panjang. Rumah sakit layanan Veteran akan tetap terbuka dan bantuan terhadap veteran akan terus berlanjut, namun bantuan pendidikan dan banding kasus akan tertunda, kata departemen tersebut.

INSPEKTORAT PANGAN: Dinas Pertanian inspektur pangan akan terus bertahan dalam pekerjaan selama penghentian.

ENERGI: Departemen Energi mengatakan pada hari Jumat bahwa karena sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama penghentian sampai diberitahu sebaliknya. Jika ada selang waktu yang lama dalam penghentian pasti akan berdapak pada aspek pendanaan.  Terpaksa  “jumlah terbatas” pekerja akan sangat mungkin dirumahkan.

Sumber: Reuters

Continue Reading

Trending