Pandangan Hukum Patrialis Akbar Pada Kasus Ahok | Jejaring
5 stars 103 Votes Hakim Mahkamah Konstitusi Dr Patrialis Akbar menegaskan bahwa mengatakan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohi masyarakat masuk dalam kategori penistaan...
>Pandangan Hukum Patrialis Akbar Pada Kasus AhokHakim Mahkamah Konstitusi Dr Patrialis Akbar menegaskan bahwa mengatakan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohi masyarakat masuk dalam kategori penistaan...thumbnail text
Fakta & Peristiwa

Pandangan Hukum Patrialis Akbar Pada Kasus Ahok

Hakim Mahkamah Konstitusi Dr Patrialis Akbar menegaskan bahwa mengatakan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohi masyarakat masuk dalam kategori penistaan terhadap agama, dalam hal ini kitab suci.

“Begitu juga jika ada seseorang yang mengatakan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohin masyarakat, itu juga kualifikasinya sama dengan penistaan terhadap kitab suci, ini jelas” tegas Patrialis dalam konferensi persnya terkait penistaan agama dalam tinjauan hukum seperti dilansir chanel SAFDAH TV.

More:   Kedahsyatan Leadership Sultan Muhammad Al-Fatih

Menurut Patrialis Akbar, merujuk pada Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965).

…. dalam Pasal 4 menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya limatahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yangbersendi ke–Tuhanan Yang Maha Esa.”

More:   Kasus Buni Yani Dilimpahkan Ke Kejati Jabar

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY menyatakan agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti menistakan Tuhan, Nabi, Kitab Suci.

More:   Fakta Tentang Borobudur

Maka dari itu Patrialis menjelaskan bahwa agar agama tidak boleh dinodai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Tahun 1956 pasal 156 A sudah secara jelas melarang warga negara Indonesia melakukan penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia.

Sumber: Islamedia.id, Safdah TV

 
Perlu Untuk Anda tonton tayangan menarik berikut Ini:

   
 

KOMENTAR ANDA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan Jejaring.net. Dilarang berkomentar berbau iklan, pornografi, pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Jejaring.net berhak untuk menghapus segala bentuk unggahan yang berbau iklan, pornografi, pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan.

Comments

TERPOPULER MINGGU INI

To Top