Connect with us

Analisis & Opini

Mencoba Memaknai Maksud Sebenarnya Dari Deklarasi GNPF MUI

Published

on

Deklarasi pertama sampai ke tiga seolah normal-normal saja. Seolah nggak ada sesuatunya dan nggak ada dinosaurus dibalik bakwannya.

Deklarasi ke empat mulai kelihatan sesuatunya:


Keempat, kami bertekad untuk menjaga kedaulatan NKRl yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mewujudkan supremasi hukum Allah yang Maha Kuasa dalam seluruh hirarki peraturan perundangan dalam rangka mewujudkan kemanusiaan yang adil den beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia denga cara menegakkan sistem permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmah.

Coba apa kira-kira ini maksudnya? “supremasi hukum Allah yang Maha Kuasa” itu berarti Syariah atau dalam skala besar adalah Khilafah. Mari kita lihat lagi video betapa garangnya petinggi GNPF MUI dalam menyuarakan hal ini. Saya sudah curiga sejak awal bahwa masalah penistaan agama dari Ahok hanyalah entry point untuk sasaran yang jauh lebih besar, yaitu penegakan Khilafah di Indonesia.

Mereka sedang mencari momentum, dan nampaknya kasus Ahok adalah momentum terbaik untuk menggerakkan semua mesin Khilafah yang mereka miliki. Kecurigaan Brigjen Wuryanto, ​ waktu itu masuk akal, namun dalam hal ini, mereka kemungkinan besar akan memilih jalan damai atau istilah keren mereka adalah revolusi konstitusional.

Deklarasi ke lima makna sebenarnya nyaris identik dengan deklarasi ke empat, namun jauh diperhalus dengan bahasa melindungi aqidah, kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan sebagainya.

Deklarasi nomer enam, menolak delegitimasi MUI. Kalau hal ini saya setuju, karena MUI adalah lembaga yang harus ada di Indonesia. Pembubaran MUI akan membuat umat Islam tidak memiliki pusat rujukan yang baik untuk menjaga aqidahnya. Masalah oknum ada yang nganeh-anehi bukan berarti harus meluluhlantakkan MUI secara kelembagaan. Selain itu, apa artinya GNPF tanpa MUI? Khan nggak mungkin berubah menjadi GNPF thok atau GNPF FPI khan?

Deklarasi nomer tujuh. Ini terkesan lebay dan keberpihakan yang berlebihan kepada imam besar FPI. Bahasa kriminalisasi seolah menjadi bahasa suci baku untuk melindungi Imam Besar Mereka yang seolah tidak mungkin salah dan nyaris maha benar ini. Padahal, jika mereka kembali pada deklarasi ketiga yang mereka buat sendiri dan mengatakan bahwa akan “mengedepankan kemaslahatan umat dan bangsa daripada kemaslahatan pribadi dan kelompok kami sendiri“, sangat konyol jika mereka begitu keukeh untuk melindungi Imam Besar FPI berlebihan.

Kalau dasarnya ingin mengedepankan kemaslahatan umat dan bangsa, maka ya jelas harus kesampingkan kemaslahatan pribadi. Dalam kasus Rizieq, itu jelas ada unsur dan dampak hukumnya. Biarkan keadilan ditegakkan, dan biarkan hukum mengawalnya dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kalau di pengadilan terbukti bahwa Rizieq tidak bersalah ya harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya vice versa.

Apakah mereka anti NKRI? Tidak mereka cuma cinta NKRI bersyariah. Apakah mereka anti Pancasila? Nggak mereka (terutama Rizieq) menginginkan kembali ke versi Piagam Jakarta. Apakah mereka anti ke-bhineka-an? Nggak superioritas kelompok mereka menjadi tidak akan pernah terlihat jika ke-bhineka-an tidak ada. Superioritas tidak akan pernah nampak dengan jelas didalam keseragaman.

Click to comment
KOMENTAR ANDA
Advertisement